DPRD DKI Minta Kecurigaan Politik Uang dalam Pemilihan Wakil Gubernur Dibuktikan

DPRD DKI Minta Kecurigaan Politik Uang dalam Pemilihan Wakil Gubernur Dibuktikan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melontarkan isu keberadaan money politic dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan dilakukan oleh DPRD DKI. Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, membantahnya. Menurutnya, PSI harus memberikan bukti dan tidak berbicara.

“Kami baru saja mendengarnya. Diminta untuk membuktikannya, saya pikir sudah disepakati untuk dipantau, saya setuju untuk dimonitor (pemilihan gubernur). Maka harus dibuktikan, bukan hanya mengatakan itu,” katanya saat dihubungi, Selasa (16/07/2019).

DPRD DKI Minta Kecurigaan Politik Uang dalam Pemilihan Wakil Gubernur Dibuktikan

DPRD DKI Minta Kecurigaan Politik Uang dalam Pemilihan Wakil Gubernur Dibuktikan

Dia mengklaim, dirinya bebas dari praktik politik uang. Dia juga mendukung jika pengawasan dilakukan atas dasar kecurigaan seperti itu di DPRD DKI.

“Jangan biarkan itu pergi, akhirnya apa? Jika itu tidak benar, itu buruk seolah-olah seluruh dewan institusi begitu, itu akan menjadi jelek. Saran saya, diam, mari kita proses. Saya sebagai Ketua Gerindra akan mendukung itu, “kata Taufik.

Mengenai pemilihan gubernur, ia menyatakan bahwa partainya, Partai Gerindra, juga tidak ambil bagian dalam praktik politik uang. Partainya tidak akan melakukan itu jika pemilihan gubernur bukan kuorum.

“Apa yang dibayarkan untuk kuorum. Ini masalah memilih pertanyaan tentang tanggung jawab, kesadaran,” kata Taufik.

“Pemilihan adalah masalah tanggung jawab untuk kesadaran, masa pemberian uang,” pungkasnya.

Aturan Perilaku Rapimgab Tertunda

Sebelumnya, Rapat Gabungan Kepemimpinan (Rapimgab) untuk menyetujui urutan pemilihan Deputi Gubernur DKI, Senin sore kemarin ditunda lagi. Alasannya adalah bahwa anggota Dewan yang hadir tidak memenuhi persyaratan kuorum.

“Ada lima kondisi faktual kepemimpinan Dewan, yang hadir sendiri. Kepemimpinan fraksi harus sembilan, hanya lima yang hadir. Kepemimpinan komisi satu. Bukan kuorum,” Wakil Ketua DPRD DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan, Senin (15/7/2019).

Kuorum rapimgab adalah 50 persen + 1 dari 59 pemimpin DPRD, pemimpin fraksi, dan pemimpin komisi. Karena itu, pertemuan baru dianggap kuorum jika dihadiri oleh setidaknya 31 orang.

Sementara itu, rapimgab hari ini hanya dihadiri oleh 17 orang. Akhirnya, Rapimgab ditunda hingga besok, Selasa (16/7/2019).

“Perjanjian kita, Rapimgab penuh untuk membahas urutan pemilihan gubernur, kita akan mundur besok, 16 Juli pukul 1:00 malam,” kata Ferrial, mengetuk palu.

Leave a Reply