7 Karier Politik Ahok Sebelum Bergabung dengan PDIP

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara resmi bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Staf Ahok yang juga calon legislator dari PDIP, Ima Mahdiah mengatakan Ahok telah menjadi kader partai banteng dua hari setelah dibebaskan dari penjara. “Sejak 26 Januari 2019,” kata Ima.

Ima mengatakan Ahok memasuki PDIP atas namanya sendiri, bukan karena undangan. Dia mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta telah menghadiri Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri tak lama setelah meninggalkan penjara, 24 Januari. Ahok hingga Minggu ini, Ahok mengunjungi DPD PDIP Bali bersama dengan sejumlah pejabat DPP PDIP.

7 Karier Politik Ahok Sebelum Bergabung dengan PDIP
7 Karier Politik Ahok Sebelum Bergabung dengan PDIP

Berita bahwa Ahok tiba di PDIP sebenarnya sudah lama dilaporkan. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan Ahok sudah lama ingin bergabung dengan partainya.

“Dia ingin, saya katakan, boleh. PDIP adalah partai terbuka, jadi siapa pun bisa masuk asalkan tetap setia kepada Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan konstitusi,” kata Djarot, yang juga mantan wakil Ahok di DKI pada bulan Januari.

Bergabung dengan PDIP menjadi putaran pertama perjalanan politik Ahok setelah dibebaskan dari penjara. Namun, sebelum dihukum karena kasus penistaan ​​agama pada Mei 2017, karir politik Ahok dimulai lebih dari satu dekade lalu.

Berikut ini adalah perjalanan politik Ahok sebelum akhirnya bergabung dengan partai banteng.

1. Masuk Politik Karena Marah terhadap Birokrasi

Pria kelahiran Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966, terjun ke dunia politik karena kesal dengan birokrasi yang rumit. Ahok merasakan kekesalan itu ketika menjadi pengusaha di Belitung Timur.

Dikutip dari ahok.org, sebagai pengusaha pada tahun 1995 ia mengalami wajah pahit dari politik dan birokrasi yang korup. Pabrik ditutup karena ia menentang kesewenang-wenangan pejabat. Terpikir olehnya untuk pindah dari Indonesia ke luar negeri, tetapi keinginannya ditentang oleh ayahnya. Sang ayah berkata, suatu hari orang-orang akan memilih Ahok untuk memperjuangkan nasib mereka.

Dikenal sebagai keluarga yang murah hati di desanya, ayah Ahok, Kim Nam, memberikan ilustrasi. Jika seseorang ingin membagikan satu miliar uang kepada orang-orang sebesar Rp. 500 ribu masing-masing, uang itu hanya akan cukup untuk dibagikan oleh 2.000 orang.

Tetapi jika uang itu digunakan untuk politik, maka jumlah uang dalam Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja dapat dikendalikan untuk kepentingan rakyat. Dalam berbagai acara bincang-bincang, Ahok sering menceritakan ajaran ayahnya yang menginspirasinya.

2. Menjadi Anggota DPRD

Memanfaatkan kepercayaan itu, Ahok memutuskan untuk memasuki politik pada tahun 2003. Awalnya ia bergabung dengan Partai Asosiasi Indonesia Baru (PPIB), yang kemudian dipimpin oleh Dr. Sjahrir. Pada pemilihan 2004, ia maju dan terpilih menjadi Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk periode 2004-2009.

Selama DPRD Ahok berhasil menunjukkan integritasnya dengan menolak ikut serta dalam praktik KKN, menolak mengambil uang dari Surat Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif, diketahui publik karena dialah satu-satunya anggota DPRD yang berani langsung dan sering bertemu dengan masyarakat untuk mendengarkan pengaduan mereka sementara waktu, anggota DPRD lainnya sering “absen”.

3. Menjadi Bupati Belitung

Setelah tujuh bulan sebagai anggota DPRD, ada banyak dukungan dari orang-orang yang mendorong Ahok untuk menjadi bupati. Melangkah kedepan sebagai calon Bupati Belitung Timur pada tahun 2005, Ahok mempertahankan jalan kampanyenya, yaitu dengan mengajar dan melayani masyarakat secara langsung dengan memberikan nomor ponselnya untuk dapat berkomunikasi secara langsung sehingga ia mengetahui situasi dan kebutuhan orang orang.

Melalui kampanye ini tanpa politik uang, Ahok berhasil mengantongi 37,13 persen suara dan menjadi Bupati Belitung Timur dari 2005-2010. Sedangkan Belitung Timur dikenal sebagai daerah basis Masyumi, yang juga merupakan desa Ketua Partai Bintang Sabit Yusril Ihza Mahendra.

4. Mencalonkan menjadi Gubernur

Di tengah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, muncul suara-suara yang mendorong Ahok untuk menjadi calon gubernur Bangka Belitung. Dia ambil bagian dalam pemilihan gubernur Bangka Belitung pada 2007, tetapi kalah.

5. Menjadi Anggota DPR RI

Dalam pemilihan legislatif 2009, Ahok maju sebagai calon legislator dari Golkar. Meski mendapat nomor 4, ia mendapat suara terbanyak dan berjalan ke Senayan. Ahok duduk di Komisi II yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan. Dia mengundurkan diri pada 2012 karena dia mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.

6. Menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta

Pada 2012, nama Ahok semakin mencuat karena maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta bersama Joko Widodo (Jokowi). Setelah melalui dua putaran pemilihan gubernur, pasangan yang diusung PDIP dan Partai Gerindra dinyatakan sebagai pemenang dan dilantik pada 15 Oktober 2012.

7. Menjadi Gubernur DKI Jakarta

Masa jabatan Jokowi-Ahok di DKI seharusnya habis pada 2017. Namun, pada 2014, Ahok naik ke posisi gubernur, menggantikan Jokowi yang terpilih sebagai presiden.

Ahok resmi menjadi gubernur DKI melalui rapat pleno khusus DPRD DKI. Dia secara resmi dilantik oleh Presiden Jokowi pada 19 November 2014 di Istana Negara.

Dia mencalonkan diri sebagai kandidat gubernur dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Dia dipasangkan dengan politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat. Namun, keduanya kalah dari pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Sejak akhir 2016 hingga Mei 2017, Ahok menjalani persidangan kasus penistaan ​​karena peredaran video pidatonya di Kepulauan Seribu, Jakarta. Pernyataan Ahok dalam video yang berbunyi “Tidak ingin tertipu menggunakan Al-Maidah ayat 52 …” diedit oleh Buni Yani dengan menghapus kata pakai. Pengadilan Ahok selalu diwarnai dengan gelombang demonstrasi massa dari Front Pembela Islam.

Buni Yani juga dinyatakan bersalah atas informasi kriminal dan transaksi elektronik karena mengedit video pidato Ahok. Dia dinyatakan telah melanggar Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara. Namun, hukuman penjara hanya dieksekusi pada 1 Februari, satu minggu setelah Ahok dibebaskan.